laporan keuangan partai politik. Laporan itu sebelum dilakukan audit2 rinci yang nantinya menjadi laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD)4. laporan keuangan partai politik

500. Untuk mengetahui implikasi dari pendanaan partai politik oleh negara. Bahkan belum semua partai politik membuka laporan dana bantuan bagi partai politik yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Audited 2011-2012. 118 Tabel 6. TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pasal 6 (1) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib disusun oleh partai politik mulai tahun buku yang. Dalam Undang-Undang No. Ada beberapa alasan mengapa transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik sulit diwujudkan. Partai politik tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara, tetapi juga untuk mengintegrasikan para individu dan kelompok dalam masyarakat ke. 1. Ketentuan-ketentuan hukum mengenai laporan keuangan partai politik (parpol) di Indonesia, mulai dirumuskan secara lebih jelas dalam Undang-undang No. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah denganPusat Partai Amanat Nasional Periode 2015 - 2020 Nomor 32 tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris I Putu Ngurah Aryana, S. 2. File Pendukung: LPPDK 1-6 BERKARYA_watermark. Laporan Pemilu Legislatif – KPU Kota Yogyakarta 11 f Materi “Pencalonan Anggota DPR, DPD dan. Makalah akuntansi sektor publik (akuntansi lsm & partai politik) kel. Hadapi Sengketa dengan Patuh Pada Aturan Perundang. 3. Dalam hal ini partai politik melakukan seleksi dan penetapan KAP sesuai dengan prosedur internal Partai. 30 Juni 2021 18:57 Diperbarui: 30 Juni 2021 19:08 340 1 1 + Laporkan Konten. SK DPD 2 KABUPATEN/KOTA. Salah satunya yakni hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan untuk partai politik (banparpol) yang berasal dari uang. 1. Kompas. . Pertanggungjawaban Penggunaan Ban tuan Keuangan Partai Politik; b. , partai politik tidak diwajibkan untuk membuka kepada publik daftar. Keuangan. PenyajianAktivadanKewajiban Laporan posisi keuangan, termasuk catatan atas laporan keuangan, menyediakan informasi yang relevan mengenai sifat, likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan antara aktiva. com - Peneliti Indonesia Corruption Watch Kurnia Ramadhana menantang partai politik (parpol) untuk transparan soal laporan keuangan kepada. Peraturan Perubahan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai PolitikLaporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang diserahkan kepada BPK, terdiri atas: Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan, dan. Catatan atas Laporan Keuangan Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan-laporan di atas yang bertujuan memberikan informasi tambahan tentang perkiraan- perkiraan yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Pasal 6 (1) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib disusun oleh partai politik mulai tahun buku yang berakhir 31 Desember 2003; Keuangan (BPK) dan UU Nomor 1 5 Tahun 2004 tertano ?emeriksaan Penoelolaan dan TanõŒuno Jawab Keuangan Neoara, BPK telah melakukar- pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Penerimaan dan Penoeluaran Bantuan Keuangan Par-ai PolitiK (Banparpol) dari APE;N TA 2017 pada Dewan Pimpinan Pusat Partai PDlitik di Jakarta. BERITA ACARA SERAH TERIMA, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK I. Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan kinerja-3-12. PERMANA :. Penyampaian laporan ini dilakukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara berkala dalam setahun sekali, paling lambat satu. D. Setiap partai politik wajib membuat pembukuan, memelihara daftar. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis, dan. a. Tipe Dokumen. Bandung : Nusa Media. . Pengelolaan Keuangan Partai Politik di Indonesia . menilai dan memutuskan dukungannya terhadap partai politik. 267. 157. berlaku, laporan keuangan partai politik yang ada 1999 s/d Juni 2001 dan laporan dana kampanye 1999 s/d 14 Mei 2002, kecenderungan yang terjadi pada partai politik di. Laporan Keuangan Tahunan partai politik merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber. 537. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan. Sejarah Partai Golkar bermula pada tahun 1964 dengan berdirinya Sekber Golkar di masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno. penyusunan laporan keuangan partai politik. Perda Kota Nomor 4 Tahun 2014 tentang Bantuan Keuangan Kepada. 16. PARTAI politik dianggap belum transparan dalam pengelolaan keuangan anggaran. l — Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (6) dan (7) menyebutkan bahwa laporan keuangan tahunan partai politik adalah laporan. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik yang diserahkan kepada BPK, terdiri atas: Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja Bantuan Keuangan Partai Politik dan rincian realisasi belanja dana Bantuan Keuangan Partai Politik per kegiatan, dan. mekanisme penyelesaian perselisihan internal Partai Politik. DAFTAR PUSTAKA Bastian, Indra. 45 tentang akuntansi untuk organisasi nirlaba, yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan perubahan dalam aktiva neto/ ekuitas,. 12. Tujuannya untuk menghindari sumber keuangan partai yang berasal. membuat laporan keuangan Hampir setiap kerangka secara rutin yang mencatat hukum pembiayaan partai akan semua pendapatan dan belanja mencakup beberapa ketentuan partai politik sepanjang tahun untuk pengungkapan, pelaporan, agar dapat menguji prinsip monitoring dan penegakan. Partai politik punya fungsi yang penting dalam menyerap, menghimpun, dan menyalurkan kepentingan publik dalam kebijakan negara. 2011, Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, hlm. (2) Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi kewajibannya,dankebutuhanpendanaaneksternal. Untuk mengetahui implikasi dari pendanaan partai politik oleh negara. Partai Politik wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit dana yang meliputi: Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Berdasarkan Permendagri No. Berita Nasional; Berita. Sebabnya, ada tiga hal. Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bers umber dari dana APBD paling. Berdasarkan penelusurun TI Indonesia yang dimuat dalam kanal mayoritas partai politik, khususnya partai politik yang memiliki kursi di DPR hanya mempublikasikan laporan keuangan yang berasal dari negara (banpol) yakni Gerindra, PDIP, PKS, Demokrat, Nasdem, dan PAN. Catatan Atas Laporan Keuangan. 2. bahwa untu k memperkuat konsolidasi demokrasi di. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemeriksaan Laporan atas Bantuan Keuangan Partai Politik diatur dengan Keputusan BPK. 537. Dalam praktek politik pasca-Orde Baru, bantuan keuangan partai politik ini tidak mendapatkan perhatian serius karena nilai bantuan ini tidak seberapa. Suara. 17, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 19. pengkaderan anggota Partai Politik secara berjenjang dan berkelanjutan. 12. Laporan keuangan partai politik umumnya mengikuti format yang serupa dengan laporan keuangan organisasi pada umumnya. 2017, Jurnal Kajian DPR RI. Sebab, dia menilai, transparansi diperlukan demi terjaminnya keterbukaan informasi publik oleh partai politik sebagai badan publik. Laporan Keuangan Tahunan partai politik merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik. ID – Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Undang-Undang tersebut juga mengatur hak dan kewajiban partai politik, seperti tertuang dalam Pasal 12 dan Pasal 13. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. Materi “Daerah Pemilhan” disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Drs. untuk membuat dan menyerahkan laporan keuangan partai politik atas dana bantuan partai politik tersebut dapat dikenakan sanksiPengguna LK parpol • Pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dalam laporan keuangan partai politik: pengurus; anggota; pemerintah, termasuk Mahkamah Agung dan lembaga pengawas partai politik; penyumbang; kreditur; dan publik atau masyarakat luas, terutama konstituen partai politik Jenis-Jenis LK parpol • (1) Laporan Keuangan. Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Keuangan. Dalam Undang-Undang No. Dalam hal ini, sumbangan yang dimaksudkan bisa berupa uang, barang, dan. KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik. Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu menyusun laporan keuangan partai politik secara baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. keuangan partai politik ini tidak mendapatkan perhatian serius karena nilai bantuan ini tidak seberapa. Tak hanya itu, partai politik juga wajib membuat laporan keuangan untuk keperluan audit yang meliputi: Laporan realisasi anggaran partai; Laporan neraca; dan;. com — Hasil kajian yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) menyimpulkan bahwa transparansi keuangan partai politik masih menjadi permasalahan akut yang terjadi mulai dari level kepengurusan pusat hingga tingkat daerah. Gerindra Laporan keuangan dari APBN tahun 2011 dan surat konfirmasi masih dalam proses audit untuk laporan keuangan. Miriam Budiardjo dalam. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik dari APBD Tahun Anggaran 2020 pada pemerintah daerah yang berada di wilayah pemeriksaan Subauditorat Jawa Timur III. serta • Laporan Keuangan (khusus untuk Partai Politik), yang harus diaudit. Nama : Jabatan : Ketua Alamat : 2. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengungkapkan, bantuan keuangan bagi partai politik tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung. laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BALANGAN, Menimbang : a. tata cara. Suasana Pengambilan Nomor Urut Partai Politik untuk Pemilu 2019 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (18/2/2018). laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ko­misi pemilihan mempublikasikan laporan keuangan partai politik dalam Registrasi Sumbangan dan Pinjaman untuk. keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1. Manajer publik (gubernus, buapti, direktur bumn/bumd. Koordinasi yang dipimpin oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri. laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. Salah satu wujud laporan keuangan partai politik a dalah dengan ke terbukaan pada . 21 . "Berdasarkan laporan, dana bantuan partai politik lebih banyak untuk pendidikan politik ketimbang operasional kesekretariatan," ujar Kasubdit Fasilitasi dan Kelembagaan Parpol Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Syamsudin, beberapa waktu lalu. BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUI-IAN YANG MAHA ESA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. 688 Bangunan dalam proses Rp 449. Manurung, Tohar Rudolf Effendi. Diskusi Bareng Redaksi. (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan. 2-2011. Baca juga: Pengertian Partai Politik: Tujuan, Fungsi, serta Hak dan. Penguatan sistem dan kelembagaan parpol menjadi muatan pokok UU. Hingga saat ini (20/6), baru tiga Partai Politik yaitu PKS, Partai Hanura, dan Partai Gerindra yang merespon dengan menyerahkan Laporan Keuangan. SALINAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN TERTIB ADMINISTRASI PENGAJUAN, PENYALURAN, DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK. akuntansi keuangan partai politik, serta laporan dana kampanye peserta pemilihan urnum didalam Bab. iii-iv. 1. Entitas Laporan Keuangan • Tujuan dari entitas pelaporan keuangan untuk menunjukkan entitas akuntansi yang menjadi pusat-pusat pertanggungjawaban keuangan partai politik. JAKARTA, KOMPAS. "Kami ingin challenge partai politik, kita ingin. Partai politik yang ada saat ini cenderung enggan memublikasikan laporan. untuk mengawasi laporan keuangan partai dan lembaga yang menegakkan sanksi tersebut. Laporan arus kas. Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik. bantuan partai politik. Yurisprudensi itu adalah putusan Komisi Informasi Pusat Nomor 207/VI/KIP-PS-M-A/2012 antara ICW melawan Partai Demokrat yang memutuskan rincian laporan keuangan partai dikategorikan sebagai informasi terbuka. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan Partai Politik oleh BPPKPD · Dipublikasikan 14 April 2018 · Di update 10 Februari 2022 Penyusunan Laporan. Susunan kepengurusan tingkat pusat partai politik tersebut terlampir dalam Keputusan ini. Laporan Bantuan 2010. Kurnia mengatakan, kewajiban bagi partai politik menyediakan laporan keuangan secara berkala juga mempunyai dasar hukum yurisprudensi. lampiran peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 77 tahun 2014 tentang pedoman tata cara penghitungan, penganggaran dalam apbd, dan tertib administrasi pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik format surat pernyataan, berita acara verifikasi, berita acara serah terima,. Pedoman Pelaporan Keuangan Partai Politik di Indonesia”, ditulis oleh Ihsan Maulana dan B. Miftachul Alfin, MSHRM. Ada pun narasumber dalam kegiatan tersebut, yakni Ketua KPU Provinsi Jawa Barat dengan materi penyelarasan bantuan keuangan partai politik terhadap persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024, Badan Diklat BPK RI dengan materi tata cara penganggaran dan penyusunan dokumen pertanggungjawaban bantuan. Pelaporan dana kampanye partai politik peserta pemilu akan ditutup pada 27 Desember 2013. DPW Partai NasDem Kalimantan Barat Melampirkan Hasil Audit BPK. Pertama, terdapat faktor pembelajaran dalam partai politik. Pertanggungjawaban atas Bantuan Keuangan Partai Politik diatur dengan Keputusan BPK. Laporan keuangan yang dibuat oleh Partai Politik adalah laporan keuangan tahunan dan laporan dana kampanye. KPK menilai peningkatan bantuan dana partai politik bisa mencegah terjadinya korupsi. Pasal 38 : Hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Apbd, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Keuangan Partai Politik sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2014). Eksistensi partai politik saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Standar laporan keuangan khusus untuk partai politik perlu dibuat, hal ini dikarenakan karakter partai politik yang tidak sama dengan karakter organisasi nirlaba. Jepang . Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengadakan sosialisasi tentang pedoman penyusunan laporan keuangan bagi Partai Politik (Parpol). COM, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menantang partai politik soal keterbukaan laporan keuangan kepada publik. Dalam Undang-Undang No. Dalam pasal 34A ayat. Kedua laporan tersebut adalah instrumen untuk “memaksa” partai politik menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik. Setiap perusahaan baik itu – kecil atau besar, bergerak di bidang jasa ataupun dagang – pasti. 2/2008 tentang Partai Politik. Hal ini sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 78 Tahun 2020. Pengaturan Sumber Keuangan Partai Politik yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja. 2. Nasional 26 Desember 2013 06:05 WIB. bahwa untuk meningkatkan kualitas demokrasi maka. BAB I PENDAHULUAN Partai politik menurut Budiarjo (1989) adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Laporan yang baik dapat digunakan semaksimal mungkin oleh para pengurus partai, anggota partai, pemerintah, donator, kreditur, dan publik dalam membantu menilai, memonitor, dan mengevaluasi. Manfaat Manfaat dari kegiatan pelatihan penyusunan laporan keuangan bagi partaiI. Dana dari partai politik menjadi sumber terbesar kedua untuk kampanye para kandidat, yakni 11 persen di Pemilu 2014, dan 13,4 persen di Pemilu 2019. habis, dan penggunaanjasa yangdibiayaidaridana Bantuan Keuangan Parpol. Sedangkan laporan tahunan tidak banyak yang membuat, hanya 6 partai pada tahun 2004 yang membuatnya dan tahun 2009 hanya 9 partai yang memungkinkan publikasi laporan keuangan partai politik dan dana kampanye, aturan tersebut tidak dipergunakan secara luas dan tidak diimplementasikan dengan tegas. Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik Periode 2019. 109. Keanggotaan; Statistik Kantor; Publikasi. Standar akuntansi ini diharapkan akan memberikan pedoman bagi bendara partai politik dan bendahara tim kampanye dalam membuat laporan keuangan. 000,-/peserta, sudah termasuk akomodasi hotel selama 4 hari 3 malam Pengguna LK parpol • Pihak-pihak yang berkepentingan atas informasi dalam laporan keuangan partai politik: pengurus; anggota; pemerintah, termasuk Mahkamah Agung dan lembaga pengawas partai politik; penyumbang; kreditur; dan publik atau masyarakat luas, terutama konstituen partai politik Jenis-Jenis LK parpol • (1) Laporan Keuangan Tahunan. Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Partai Politik mengacu pada PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. “Kita ingin challenge partai politik, kita ingin beritahu ke masyarakat mana parpol yang transparan dan akuntabel ke masyarakat ketika diminta melaporkan atau memberikan laporan keuangan parpol. Akibat adanya politik uang dalam parpol, popularitas parpol menurun di mata rakyat. com - Kementerian Dalam Negeri menyatakan telah mengajukan bantuan keuangan untuk partai politik (parpol) sebesar Rp 3 ribu per suara yang didapatkan dari Pemilu terakhir. 2 Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaturan keuangan partai politik yang ideal yang bisa diterapkam di Indonesia. laporan arus kas. Pengelolaan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh akuntan publik setiap 1 (satu) tahun dan diumumkan secara periodik 3. Lembaran Negara Republik Indonesia. go. 233. apakah implementasi pelaporan keuangan pada Partai Politik Nasional Demokrat telah sesuai dengan apa yang tercantum pada PSAK No 45. Mari bergabung dengan Komunitas Pembaca Tempo untuk diskusi langsung. a. Partai politik harus membuat laporan keuangan secara berkala satu tahun. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik; b. KETENTUAN PENUTUP. Kali ini ICW menghadapi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk meminta laporan program kerja Partai Amanat Nasional tahun 2010-2011 dan laporan keuangan 2010-2011. Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan. Cita-cita yang dimaksudkan adalah untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memilihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Aktivitas ini meliputi pembiayaan sekretariat, rapat-rapat partai, pendidikan politik dan Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan kepada Partai Politik.